Menjadi Kota yang Lebih Sehat


Setiap 2 tahun sekali Kementerian Kesehatan merilis daftar kota/kabupaten dengan peringkat kesehatan terbaik dan terburuk di Indonesia. Pemeringkatan didasarkan pada 24 indikator kesehatan yang kemudian dirangkum dalam Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM).

Penghargaan Swasti Saba Wistara tentu membanggakan kota yang mendapatkannya dan perlu diapresiasi. Di sisi lain penghargaan tersebut memerlukan tindak lanjut sebab peringkat yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan tersebut cenderung menitikberatkan pada fungsi dan program pelayanan kesehatan kota. Padahal jika merujuk organisasi kesehatan dunia (WHO) maka definisi kota sehat menjadi luas. Ada sebelas prinsip yang ditetapkan WHO untuk menilai apatah sebuah kota layak disebut kota sehat. Pertama, memperhatikan kebutuhan dasar yang meliputi bahan makanan, air, perumahan, pendapatan, lapangan kerja dan keamanan setiap warga kota. Kedua, lingkungan fisik yang berkualitas. Prinsip ketiga adalah ekosistem yang stabil dan terkontrol termasuk di dalamnya adanya perhatian terhadap penghijauan kota. Keempat, ekonomi yang seimbang tanpa ada diskriminasi (termasuk memperhatikan kaum difabel). Kelima adanya komunitas yang kuat dan terjalin hubungan timbal balik saling menguntungkan. Keenam, partisipasi dan peran serta warga kota. Ketujuh, adanya akses yang luas terhadap pelayanan umum, termasuk fasilitas olahraga, tempat rekreasi, pedestrian, gedung sekolah dan pusat kesehatan masyarakat. Kedelapan, layanan publik yang optimal. Kesembilan, kesesuaian (compatible) dengan karakter setempat. Kesepuluh, status kesehatan warga dan prinsip kesebelas adalah adanya kesesuaian dengan budaya.

Prinsip kota sehat menurut WHO ini memiliki spektrum yang lebih luas karena tidak hanya menyangkut fungsi dan program pelayanan kesehatan semata, namun berkaitan pula dengan lingkungan fisik, sosial serta peran serta masyarakat. Bagaimanapun juga sebuah kota dikatakan sehat jika kota tersebut senantiasa mampu memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan sosialnya.

Menjadi Kota yang Lebih Sehat

Tidak bisa dipungkiri, pemberlakuan otonomi daerah memicu dan memacu daerah untuk berlomba-lomba membangun infrastruktur demi meningkatkan daya saing dan menambah nilai investasi di wilayahnya. Gencarnya pembangunan fisik tanpa disadari telah menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem secara drastis. Tidak jarang aktivitas pembangunan banyak mengorbankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta ruang dan fasilitas publik yang ada. Sebuah realita yang harus dicari jalan keluarnya.

Memahami RTH bukan hanya tentang pohon dan kehijauan semata, tetapi bagaimana membuatnya memiliki daya dukung lingkungan. Pohon berbiomassa besar dan rimbun memiliki fungsi penting untuk menyerap CO₂, merindangi, menunda jatuhnya air hujan ke tanah, sementara daerah akarnya akan menahan sedikitnya 20 liter air per pohon. Pohon juga merupakan bagian dari watak kota yang dijalani dengan kaki. Adanya kerindangan dan keteduhan menghilangkan kemalasan untuk berjalan kaki. Di sisi lain aktivitas berjalan kaki di kota membuat orang menjadi ramah dan dapat menyerap lebih banyak realitas di lingkungannya.

Pohon di masa pemerintah kolonial Belanda merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jalan. Setiap kali membangun jalan pasti disertai dengan penanaman pohon dengan massa yang besar. Demikian pula penyediaan RTH berupa taman-taman kota. Namun kondisi saat ini berubah seratus delapan puluh derajat. Setiap ada kegiatan pembangunan, baik jalan maupun non jalan, penebangan pohon dianggap aktivitas yang lumrah. Jika ditelusuri perusakan pohon yang terjadi lebih banyak disebabkan kemalasan untuk berpikir secara terperinci dan mendalam. Padahal andai pemangku kebijakan mau menggali lebih dalam dan menimbang lebih tenang sebenarnya banyak jalan keluar tanpa harus meniadakan keberadaan sebatang pohon. Misal, dengan memindahkannya ke lokasi lain atau malah menjadikan pohon tersebut menjadi bagian perancangan infrastruktur yang akan dibangun. Perlu pergeseran pola pikir dari sekedar apatah pohon tersebut “boleh” ditebang menjadi apatah pohon tersebut “perlu” ditebang.

Salah satu permasalahan utama kota dan wilayahnya di masa mendatang adalah kemacetan yang makin akut. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat tidak diimbangi dengan kecukupan ruas jalan serta penyediaan sarana transportasi massal yang baik. Kemacetan akan berimbas pada tingginya tingkat polusi. Untuk masuk dalam kategori kota sehat ada indikator lingkungan, terutama tingkat polusi yang harus diperhatikan yaitu kondisi ideal SO₂=3 mkg/m³, NO₂=12 mkg/m³ serta CO= 0,5 mkg/m³. Peran pohon menjadi penting untuk membantu mencapai kondisi ideal tersebut.

Di sisi lain, penyediaan ruang dan fasilitas publik perlu mendapat perhatian khusus. Tersedianya taman kota, tempat rekreasi, pedestrian nyaman dan tidak mendiskriminasi merupakan salah satu modal menjadikan sebuah kota lebih sehat secara fisik maupun sosial. Indikator keberhasilan ruang publik dapat dilihat pada frekuensi kedatangan dan berapa banyak warga yang memanfaatkannya. Ruang publik yang mudah diakses bermanfaat untuk meningkatkan interaksi sosial antar individu dan kepekaan warga terhadap lingkungan sekitarnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana membuat masyarakat merasa ikut bertanggung jawab dan berdaya terhadap kotanya bukan hanya sebagai “penerima”. Mengutip pernyataan Cunill bahwa partisipasi harus dimengerti sebagai “keterlibatan langsung agen-agen sosial dalam kegiatan-kegiatan publik.” Semoga dengan perbaikan lingkungan fisik dan sosial, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses perkembangan kota, membuat kota menjadi lebih sehat dan berdaya guna.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s