Tol Tengah Kota dan Politik Lokal yang Sehat


Tulisan ini adalah naskah asli dari artikel berjudul Fragmen Tol Tengah Kota yang dimuat di Harian Surya, edisi Senin, 3 Januari 2011

Rencana Tol Tengah Kota Surabaya

IBARAT penggal fragmen di atas pentas. Itulah yang dilihat publik terhadap silang pendapat rencana pembangunan tol tengah kota Surabaya. Seolah-olah ada perbedaan persepsi yang tajam beserta polarisasi dukungan dan penolakan. Polemik ini semakin lama hanya berkutat pada lingkup kecil persoalan pemecahan kemacetan semata. DPRD Kota Surabaya bersikukuh bahwa tol tengah kota sepanjang 13,7 kilometer ini adalah solusi terbaik mengatasi kemacetan Surabaya.

Di lain pihak, Pemerintah Kota Surabaya melalui Walikota Tri Rismaharini mengatakan bahwa secara teori dan teknis Tol Tengah Kota Surabaya tidak mungkin dibangun. Rencana pembangunan jalan lingkar, frontage road serta rencana pembangunan sistem transportasi massal pada tahun 2013 dianggap sebagai solusi yang paling memungkinkan mengatasi kemacetan di Surabaya.

Alangkah baiknya daripada terus berpolemik dan perang pendapat di media, kedua belah pihak duduk bersama dalam satu forum menjelaskan apa dan bagaimana program yang mereka yakini sebagai solusi kemacetan tersebut. Masalah yang dibahas bukan hanya melihat tol tengah kota dari perspektif mengurai kemacetan saja tapi menguji apakah rencana tersebut mendukung peran Surabaya sebagai sentra pengembangan Gerbangkertasusila maupun Surabaya Metropolitan Area (SMA). Bukan pula melihat rencana tol tengah kota hanya dalam lingkup pelayanan Kota Surabaya semata namun bagaimana kedudukannya dalam pelayanan sosial, ekonomi dan budaya bagi kota-kota pendukung di sekitarnya.

Mengingat sejarah perencanaan pembangunan tol tengah kota sudah ada sejak tahun 1996 pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Rentang waktu 14 tahun tentu telah mengubah semua aspek. Perlu kajian komprehensif baru dan setidaknya menyangkut empat aspek, aspek teknis, aspek regulasi (aturan-aturan yang berkaitan), aspek partisipatif serta aspek politis. Rencana mengurangi tingkat kemacetan bukan hanya dipikirkan untuk satu dua tahun kedepan. Bahkan jika dimungkinkan membuat analisa dan simulasi untuk lima maupun sepuluh tahun mendatang. Kajian tersebut perlu disampaikan kepada publik dalam bahasa yang mudah dipahami sehingga bisa memberi gambaran maupun acuan bagi warga Surabaya tentang apa dan bagaimana kota Surabaya ini di masa datang.


Politik Lokal yang Sehat

Di sisi lain silang pendapat tentang tol tengah kota inipun memunculkan kejadian menarik, dimana beberapa akademisi beramai-ramai datang ke Gedung DPRD Kota Surabaya untuk menyuarakan pendapatnya. Proses pelibatan diri para akademisi tersebut menjadi fenomena menarik. Mengutip pernyataan Dr Karlina Supelli saat berpidato di Soedjatmoko Memorial Lecture, 30 September 2002, bahwa ada dua konsep kunci untuk melibatkan diri yaitu kepedulian dan rasa keadilan. Kepedulian tidak cukup hanya berhenti pada solidaritas dan menyuarakan pendapat semata. Sementara rasa keadilan harus bisa menggugah orang untuk melihat akar permasalahan dan rasa tanggung jawab untuk membuat perubahan. Dua konsep kunci tersebut dimungkinkan untuk bersinergi apabila ada keterlibatan lebih dalam terutama komitmen untuk membawa perubahan yang berkelanjutan.

Fragmen Tol Tengah Kota, Harian Surya edisi 3 Januari 2011

Aktivitas para akademisi tersebut bisa ditindaklanjuti menjadi cikal bakal tumbuhnya politik lokal yang sehat. Politik lokal yang sehat pada prinsipnya dibangun dari berbagai organisasi, kepentingan serta komunitas di luar struktur formal kekuasaan (organisasi non pemerintah, non partai dan not for profit). Komunitas ini bekerja membangun platform dari, oleh dan untuk warga masyarakat itu sendiri.

Platform yang dibangun setidaknya mengandung empat komponen besar diantaranya, adanya visi masa depan yang jelas dan terbatas (focus) beserta garis besar program untuk mencapainya, instrumen yang terdiri dari indikator dan cara pelaksanaan untuk mengukur pencapaian (tingkat keberhasilan). Adanya strategi aksi politik warga beserta jejaring informasinya berupa sebaran hasil riset dan analisa kebijakan serta hubungan lintas organisasi maupun komunitas.

Akademisi sebagai sebuah kelompok dengan tingkat keilmuannya diperlukan sebagai motor penggerak. Namun ada prinsip yang harus secara konsisten dipegang yaitu adanya jarak dengan kekuasaan. Jarak dengan kekuasaan ini untuk menjaga kenetralan dalam menyampaikan pandangan dan kajian. Hasil kerja politik lokal bisa dirasakan manfaatnya dibandingkan sekedar berdemonstrasi karena apa yang dihadapi adalah hal-hal yang terukur, bermanfaat, tangible dan langsung menyangkut kehidupan nyata. Hubungan antara sebuah kebijakan dan implementasinya bisa diukur tingkat keberhasilannya di lapangan. Selain itu banyak faktor yang bisa dikenali dan didefinisikan dengan jelas.

Pelembagaan partisipasi ini merupakan hal yang penting karena merupakan suatu cara untuk merekat “persatuan kota”. Melalui wadah ini warga merasa ikut bertanggung jawab menentukan dan berdaya, bukan hanya sebagai “penerima”. Partisipasi harus dimengerti sebagai “keterlibatan langsung agen-agen sosial dalam kegiatan-kegiatan publik” (Cunill, 1977).

Partisipasi bukan pula upaya mencari legitimasi dan pembenaran namun sebuah alat untuk mendobrak mentalitas feodal dan kolonial sehingga terjadi pemberdayaan warga masyarakat untuk membangun dirinya sendiri. Pemerintah daerah selaku pembuat dan pelaksana kebijakan, DPRD dalam perannya sebagai lembaga kontrol serta masyarakat yang berdaya, tiga pilar untuk menuju sebuah “persatuan kota”.

Bagaimanapun juga hakikat terbentuknya sebuah kota memang didasarkan pada konsensus dan kontrak sosial tentang bagaimana menggunakan ruang terbatas yang ada, baik secara bersama-sama maupun bergantian. Semoga wacana tol tengah kota Surabaya ini menggerakan masyarakat agar makin berdaya dan menjadikan dirinya agen-agen sosial yang terlibat secara aktif dalam kegiatan publik.

Versi cetaknya bisa klik di sini

2 thoughts on “Tol Tengah Kota dan Politik Lokal yang Sehat

  1. apakah memang itu solusinya ya?

    Terima kasih telah berkunjung di blog rasanrasan. Apa yang saya tuliskan hanyalah salah satu dari solusi saja Mas. Karena akan banyak solusi lain, namun yang lebih penting adalah bagaimana pemangku kebijakan (pemerintah kota), wakil rakyat dan warga itu sendiri saling berkomunikasi dengan tanpa mengabaikan dan merendahkan satu dengan lainnya. Toh bagaimanapun pemilik “saham” terbesar dari sebuah kota adalah warga kota itu sendiri…….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s