Malioboro: Dari Kematian Tugu Waktu sampai Politik Tanda Mata


oleh R. Toto Sugiharto
* Penyair dan jurnalis, tinggal di Yogyakarta

Lanskap Malioboro dari ujung utara. (foto: http://www.kamera-digital.com)

MENGGAH pamrihnya hambangun edi
cakrik-baleger kuthagara trang, delanggung Mlayabarane…

(tembang Dandanggula karya K.R.T. Secodiningrat)

Sesuatu yang mengusik benak setiap mendengar “Malioboro” tentu mengait pada arti atau makna kata tersebut. Selanjutnya, mungkin kita tergoda untuk menghubung-hubungkannya dengan “Malborough”. Ada juga konon dari kosa kata dalam Sansekerta – yang merujuk pada makna “untaian bunga”. Sampai yang lebih konyol mungkin “Marlboro” dari merek rokok. Tapi, tiada buruk pula bila dipakai referensi yang relatif lebih otentik atau lebih kontekstual: “Maliyabara” atau dalam petikan tembang KRT Secadiningrat : “Mlayabara”.

Maka, izinkan saya mengupasnya dari yang menurut saya lebih kontekstual – atau lebih tepat lagi: pemaknaan dalam konteks lokal.

Secara kasat mata, Malioboro tentu dapat dipahami sebagai arena bermain. Siapa saja yang memasuki kawasan Malioboro boleh bermain. Soal nanti bisa bermain atau tidak, itu belakangan. Mulai dari pengangguran sampai pejabat rangkap jabatan. Dari gelandangan hingga maesenas kesenian. Tetapi, tentu mereka yang bermain di Malioboro tidak selalu atau berada di Malioboro.

Dalam seni budaya misalnya, satu-satunya sosok yang piawai bermain adalah Umbu Landu Paranggi. Siapa tidak pernah mendengar “Presiden Penyair Malioboro”? Umbu pula satu-satunya dari seniman yang pada masa represif di kala itu bisa leluasa menyandang predikat “Presiden”. Sesuatu yang berbeda ketika pelukis Hardi mencoba juga melekatkan kata “Presiden” untuk salah satu performance art-nya. Umbu bersama gerombolan seniman Persada Studi Klub meninggalkan jejak legenda hingga detik ini. Salah satu bongkahan legenda adalah PSK kemudian dijadikan alat ukur bagi periode tertentu dalam pencapaian peradaban manusia di Yogyakarta. Dan, salah satu hal yang akhirnya menjadi mitos perihal menyingkirnya mereka dari Malioboro adalah hal ihwal kebijakan pembangunan berpijak kapitalistik, menggerus nilai-nilai humanis. Konon, gerakan PSK tumbuh dari spirit tidak berpolitik atau berkesenian sebagai strategi untuk bertahan dari konstelasi politik. Padahal, dengan penobatan sebagai “Presiden Penyair” sebenarnya mereka juga berpolitik. Lebih pas adalah bermain politik. Selanjutnya, sebagai gerakan “antipolitik” ideologi yang diserukan Umbu bagi komunitasnya di PSK adalah sikap antikomersialisasi seni. Dalam konteks guyonan perlu ditegaskan, PSK adalah Persada Studi Klub. Bukan, pekerja sastra komersial.

Siapa mengira PSK ternyata sebuah gerakan perlawanan? Lalu, terjadi paradoks. Dari waktu ke waktu, watak kapitalistik sebagai ideologi pembangunan untuk pertumbuhan kota semakin tidak kompromi dengan mereka. Mereka pun sekali lagi, secara kasat mata, tercerai berai. Antiklimaks dari gerakan mereka –penyair di Yogyakarta secara umum – adalah apa yang kemudian dirumuskan oleh Afrizal Malna (2000), sebagai gerakan menegasikan teks-teks modernisme. Sebaliknya, apa pun yang telah dirintis oleh Umbu dan kawan-kawannya di PSK sebagai bentuk penanaman investasi budaya yang akhirnya menjadi sebuah tradisi kreatif yang tercermin pada pola kreativitas generasi pasca-Umbu. Sebuah tradisi yang berkarakter dan independen –yang kemudian dicermati Afrizal sebagai gerakan “menempuh arus tersendiri untuk berbeda dengan Jakarta, terutama terhadap pengaruh Barat”.

Dalam pemerintahan, keadaan paradoks itu terpercik misalnya pada rencana pengembangan Malioboro sebagai kawasan pedestrian (pejalan kaki) menjelang 2009 lalu. Namun, belakangan justru penambahan satu divisi angkutan umum sejumlah 52 unit bus lagi yang cenderung lebih eksklusif, yaitu Trans Jogja – yang lebih diakomodasi.

Rencana mengemas Malioboro sebagai area pedestrian tentu akan lebih bersifat kultural. Halnya berbeda dengan proyek busway. Area pedestrian akan mengondisikan Malioboro pada atmosfer ruang dan waktu yang mencerminkan gerakan lambat namun lebih kontemplatif. Situasi pun lebih sublim dan fresh tatkala merekam sekeliling. Selanjutnya, dalam alur yang lambat akan memudahkan mengurai ide dan juga lebih mengingatkan pada eksistensi bangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di ujung selatan, bagai proses pisowanan – dalam konteks spiritualitas – yang mesti dilakukan dengan gerak lembut dan hati-hati. Keberadaan Keraton pun akan lebih terasa. Ruang juga lebih luas terbentang. Seperti bila kita berada di Gladag, berjalan menuju Keraton Sala. Mohon jangan dipahami sebagai neo-feodalisasi karena sekarang pun Sultan Hamengkubuwono X sudah membuka diri, tidak hendak menjadi Gubernur DIY lagi sebagai aktualisasi menegaskan demokratisasi seperti yang dirintis ayahandanya.

Selain itu, menurut RPA Suryanto Sastroatmojo (2006) dalam segi historis, Sultan Hamengkubuwono I – pendiri Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat sengaja merancang Malioboro sebagai jantung ibukota kasultanan, yang dibangun dengan prinsip keselarasan. Eksistensi Malioboro dan Keraton Yogyakarta adalah loro-loroning ngatunggal, dua sisi dari sekeping mata uang – yang saling memberikan pamor dan keadidayaan. Malioboro diposisikan sebagai pintu utama bagi para pendatang yang memasuki Yogyakarta.

Lalu, bagaimana keadaan Malioboro dalam kenyataan sekarang? Dalam perspektif kultural mungkin bisa dikata terjadi kemandekan. Mungkin serupa dengan penglihatan dari sudut industri jasa atau ekonomi. Apakah berarti, nyaris tiada lagi yang dapat dipetik dari Malioboro? Secara fisik ada gerak tetapi secara spiritual Malioboro sebenarnya sudah menjadi “mayat”. Baiklah, kita bisa sedikit optimistik dengan mengasumsikannya sebagai “mayat” dalam keadaan “mati suri”. “Mayat” yang memiliki harapan hidup lagi. “Mayat” yang dirias, dibedaki di sana-sini, dibaluri parfum, dan diformalin supaya kelihatan lebih cantik dan awet muda. Lalu, sejak kapan “ajal”-nya? “Ajal” Malioboro berpijak sejak kematian Tugu Jam, atau katakanlah sebagai Tugu Waktu – di simpang tiga depan gereja. Sejak itu Malioboro tidak lagi memiliki ruh untuk tumbuh karena jarum pendulum waktu yang dipresentasikan Tugu Waktu sudah tidak berfungsi lagi. Tugu Waktu tidak lagi menyimpan spirit hidup dan semiotika fungsional. Bahkan, juga “tugu waktu” pelengkap yang dibangun di sisi depan-utara Malioboro Mal, sudah mati entah sejak kapan. Ini soal sepele tapi mencerminkan keseriusan kita mengelola kota. Lagi pula, lebih sekadar fungsinya sebagai penunjuk waktu, Tugu Waktu menjadi perangkai masa lalu dan masa kini, dan yang rangkaian berikutnya akan menjadi masa depan. Tetapi, kini tiada lagi perangkai detak masa itu.

Kalaupun ada sekian gebok produksi simbolik kultural di Malioboro itu karena reproduksi mitos. Sama juga dengan mengulang-ulang riasan. Sesuatu yang dilakukan repetitif yang semakin menegaskan akan kegugupan generasi penerus pada sentimen untuk pemenuhan kewajiban sebagai anak cucu peradaban dalam merawat produk kultural.

Seperti yang dilakukan Didik Nini Thowok misalnya ketika beberapa kali menggelar performance art. Juga, Jemek Supardi tatkala berpantomim menggunakan forklift ke gedung DPRD Provinsi DIY (1997) serta beberapa pertunjukan seniman yang tidak terhitung lagi – baik yang dikemas dalam even tahunan Festival Kesenian Yogyakarta maupun insidental. Sampai pun pada hitungan sekian ratus kali demonstrasi. Mereka adalah para perangkai sesajian atau ritus dengan harapan akan kehadiran pengayom sejati untuk mencapai keselamatan dan keharmonisan demi tercipta kesejahteraan hidup mereka. Tetapi, mereka tidak mampu melawan politik pembangunan atas nama tata kota yang dikemas dengan istilah kebijakan, bukan pemaksaan kehendak. Dan, celakanya, melulu sebenarnya hanya untuk kepentingan kelompok pemodal.

Sangat disayangkan mungkin, politik pembangunan reformasi hanya mengekor dari rezim yang pernah berkuasa 32 tahun. Penandanya adalah penyelenggaraan peresmian gunting pita atau memproduksi “tanda mata”. Alih-alih sebagai kecanggihan revolusi peradaban, kenyataannya gaya politik “tanda mata” dalam beberapa kasus lebih mencerminkan kenaifan ketimbang kearifan seorang kepala pengelola kota.

Bongkar pasang pot dan tanaman perindang misalnya, juga penggalian pipa berulang kali sampai pengadaan bak sampah. Dan, puncaknya adalah penambahan jalur untuk busway. Setiap ganti pemimpin ganti pula bentuk pot dan bak sampah berikut warnanya, serta selalu ada proyek galian pipa, seakan-akan hendak membusungkan dada sebagai penanda mereka pernah berkuasa.

Ancaman yang Mengintai

Bila pijakan untuk memahami alur sejarah Malioboro ditarik lebih jauh lagi, kita mungkin dapat memaklumi akan sebuah rujukan yang terjadi pada 1868. Ialah perihal kesaksian seorang pengelana R.M. Aryo Purwolelono. Konon, ia Bupati Demak Aryo Condronegoro V yang menyamar. Kesaksian sang kelana itu perihal Tugu Malioboro yang mengalami patah bagian puncaknya akibat gempa bumi pada pertengahan 1868. Tugu itu berada di tengah jalan raya antara Pasar Beringharjo dan Kepatihan, dikenal sebagai Tugu Gilig Gumolong. Padahal, puncak tugu itu – menurut sang kelana – menjadi fokus pandang meditasi Sultan dari Keraton. Sang kelana juga mendeskripsikan, Malioboro saat itu berupa jalan raya, delanggung (dalan agung) dari Gedung Agung sampai Tugu Yogya di Jalan Kiai Mojo. Saat itu masih berupa jalan krakal, bebatuan diratakan dan di sepanjang tepi jalan ditanami pohon asam Jawa sebagai perindang.

Artinya, tugu yang dimaksud dalam bagian poros imajiner dari Laut Selatan-Keraton-Gunung Merapi bukan Tugu Yogya, melainkan Tugu Gilig Gumolong yang kini telah tiada. Perubahan sebagai hukum alam memang harus terjadi. Seperti adanya kemungkinan perubahan yang akan selalu datang mengintai Malioboro, entah terkait dengan politik pembangunan atau lantaran bencana alam.

Sebenarnya pernah ada ide untuk pengembangan atau pengelolaan Malioboro dengan dasar konsepsi yang lebih filosofis. Almarhum RPA Suryanto Sastroatmodjo (2008) pernah menuliskan gagasan tentang Renaissance Yogyakarta pada 1970-an. Lalu, secara khusus ide itu dilontarkan lagi dalam tulisan “Malioboro dan Siklus Lingkungan: Dapatkah Model Penataan Renggaprajan Awet Bertahan”. Inspirasi dari gagasan itu bersumber pada program dan kebijakan yang pernah diterapkan semasa KRT Secodiningrat menjabat Bupati Kota Yogyakarta kurun 1813. Ia adalah seorang Kapten Cina bernama Tan Jien Sing semasa Sultan HB III.

Substansi dari pemikiran Secodiningrat antara lain: Pertama, mulai dari prinsip utama konsepsi Malioboro sebagai produk budaya praja (pemerintahan) Kota Yogyakarta. Artinya, sejauh-jauh ide dan eksplorasi melalui sektor ekonomi-bisnis yang dapat dilakukan pada Malioboro hendaknyalah tidak mengabaikan dimensi spiritualitasnya. Bahkan, bila berkenan mengeksplorasi lebih dalam lagi, budaya praja Ngayogyakarta dimaksud adalah filosofi Mataram: sewiji, greget, sengguh, dan ora mingkuh. Kupasan dari keempat gatra itu, antara lain:

Sewiji yang dimaksudkan dari semua produk kultural – berupa gagasan maupun alat teknologi dilandasi penciptaan dan pemanfaatannya atas kesadaran sebagai umat-Nya dan sebagai kerja religius. Gatra greget bermakna kandungan semangat atau kegairahan untuk kreatif. Adapun sengguh adalah sikap batin yang memancarkan nilai dan pandangan hidup budaya Jawa. Sedangkan ora mingkuh mengandung makna konsistensi.

Penerapan keempat gatra berdasarkan konsepsi Sultan HB I tersebut akan mereaktualisasikan ide eksistensialisme versi Jawa. Selain itu, juga menggenapkan makna Malioboro yang secara etimologis berasal dari “Mulyabara” – ialah “mulyane saka bebara” lalu berubah bunyi menjadi “Maliyabara”. Artinya, kemuliaan dapat diraih setelah diri menjalani proses pengembaraan panjang. Seperti diteladani Sultan HB I yang mengawali perjalanan hidup penuh keprihatinan, diawali perjuangan bergerilya pada kurun 1749-1755, dilanjutkan pengembaran menjelang mendirikan Kasultanan Yogyakarta pada 1757.

Kedudukan Malioboro secara filosofis juga sebagai poros utama penyeimbang hingga tercapai harmoni. Yakni, memangku Pasar Beringharjo, Loji Kebon, Benteng Vredeburg, Societet Militer, dan pecinan.

Kedua, pemahaman cakupan area Malioboro yang bukan hanya sebatas ruas jalan dari Tugu Yogya di simpang empat Jalan Kiai Mojo – Jenderal Sudirman hingga ke selatan depan Gedung Agung di Jalan A Yani, melainkan juga kawasan sekeliling di delapan penjuru Malioboro secara utuh.

Ketiga, komunitas yang majemuk memacu dinamika hidup hingga keadaan labil berpengaruh pada lingkungan. Meski demikian, cukuplah diakhiri untuk melakukan perombakan pada bangunan fisik, terutama bangunan bersejarah.

Mulai di sini bisa direnungkan, kiranya tidak perlu banyak merombak tata bentuk untuk kawasan Malioboro. Yang penting merawat kedalaman filosofinya. Tentu apa pun penafsiran bagi pengembangan kawasan Malioboro masih terbuka. Namun, melalui perspektif budaya khususnya yang lebih dikaitkan dengan konteks kearifan lokal, kiranya dapat disampaikan alternatif untuk pengembangan Malioboro, berikut.

Pertama, Malioboro dipersiapkan sebagai museum alami atau museum hidup. Ia dijadikan sebagai tempat menyimpan, merawat, dan bahan penelitian. Pengunjung yang memasuki Malioboro akan mendapatkan input tentang manusia, alam, dan budaya ekonomi lokal. Upaya ini ditunjang dengan kelengkapan perangkat lunak dan piranti kerasnya – yang tentu saja tidak dimaksudkan merusak yang sudah ada. Sebab, sejarah tanpa bukti hanya tinggal dongeng belaka. Seperti kisah mengenai kejayaan Persada Studi Klub di bawah koordinasi Umbu Landu Paranggi, nyaris tiada bekas di Malioboro. Sedangkan di buku dan teks literer pun sangat minim.

Kedua, Malioboro sebagai arena untuk pencapaian momentum dalam upaya mengawetkan masa lalu dan mengalami masa kini tapi juga “meramalkan” masa depan. Yang dimaksud dengan meramalkan masa depan menyangkut kajian analitis dilengkapi aspek forecasting, yang bersifat mengestimasi kemungkinan atau sesuatu hal yang memiliki probabilitas di masa depan.

Ketiga, pencapaian menjadi museum itu dapat sekaligus ditempuh melalui proses membuka kawasan Malioboro untuk pedestrian. Kemudian, untuk merintis area pedestrian dapat diawali dengan program condisioning, penciptaan atmosfer yang dikemas sebagai program “48 jam untuk pedestrian” – diambil waktu selama dua hari di akhir pekan: Sabtu dan Minggu – kawasan Malioboro dibebaskan dari kendaraan bermesin. Masyarakat dan pejabat lebih leluasa bersepeda dan berjalan kaki. Bukankah akan lebih hemat BBM juga?

Tentu saja tidak menutup kemungkinan ada referensi lain, yang membuka kemungkinan untuk gagasan bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan Malioboro. Tetapi, hendaknyalah pemaknaannya tidak semakin menjauhkan dari asal-usulnya. Taruhlah, kita saling menolerir. Kalaupun ada anasir modernisasi, tapi perubahan itu seyogyanya juga menyediakan ruang untuk berbagi dengan anasir spiritualitas dan filosofinya.

Yogyakarta, 5 April 2009

Rujukan:

Afrizal Malna, Sesuatu Indonesia. Yogyakarta: Bentang, 2006

RPA Suryanto Sastroatmodjo. (Penyunting R Toto Sugiharto, Pengantar Dewanto). Bung Sultan, Bunga Rampai Esai Lelaku Priyayi Jawa. Yogyakarta: Adi Wacana, 2008

Sumber asli tulisan bisa klik disini.

2 thoughts on “Malioboro: Dari Kematian Tugu Waktu sampai Politik Tanda Mata

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s