Kwarasan dan Titik Tolak Perumahan Rakyat


Sisi Barat Komplek perumahan di Kwarasan

MAGELANG, yang dahulu menjadi ibukota Karesidenan Kedu, merupakan sebuah kota yang terletak di dataran tinggi (ketinggian 375-500 m). Topografi di dataran tinggi ini memberikan keuntungan dengan kondisi udaranya yang sejuk. Hal ini menyebabkan Magelang disukai orang-orang Belanda. Namun, seperti kebanyakan kota-kota Indonesia (saat itu), Magelangpun mengalami perkembangan penduduk yang cepat, sehingga menyebabkan kurangnya jumlah perumahan dan memburuknya kondisi lingkungan terutama di kampung-kampung.

Pada tahun 1937, Thomas Karsten merencanakan salah satu dari tiga program pembangunan rumah murah di kawasan yang sekarang bernama Kwarasan. Kawasan ini terletak di bagian Selatan-Barat kota Magelang.

Untuk menghindari kesan monoton, rumah-rumah di Kwarasan dibuat dalam berbagai tipe dan disesuaikan dengan ketinggian tanahnya. Tipe rumah di lingkungan perumahan Kwarasan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama, merupakan tipe paling besar (sekitar 60-80 meter persegi), terletak di sekeliling sebuah lapangan. Lapangan terbuka ini, berfungsi sebagai pusat kawasan (semacam alun-alun dalam bentuk kecil) dan dipergunakan untuk rekreasi, olahraga serta ruang terbuka. Di bagian ini semua rumah menghadap ke jalan agak besar. Rumah-rumah di sisi timur lapangan dibangun di bagian tanah yang tinggi.

Bagian kedua berada di sisi utara, juga dibangun pada bagian yang tinggi, dimana dahulu mempunyai lapangan namun dalam ukuran yang lebih kecil dari yang pertama (sekarang untuk kantor Kecamatan Magelang Tengah). Rumah-rumah yang berada di sisi barat bagian kedua ini lebih kecil dan sebagian dindingnya menggunakan asbes semen. Rumah-rumah pada bagian ini hanya mempunyai jalan kecil.

Bagian ketiga berada di sisi selatan dari lapangan utama. Rumah-rumah di bagian ini sepenuhnya terbuat dari dinding bata dan mempunyai ukuran yang lebih kecil.

Yang menarik pada penataan perumahan di kawasan Kwarasan ini adalah adanya lapangan yang berfungsi sebagai ruang terbuka dimana inspirasinya didapat dari alun-alun. Rumah-rumah yang di rancang meskipun mempunyai ukuran yang kecil namun memilki halaman. Beberapa rumah di sisi selatan dan utara menggunakan bentukan arsitektur Jawa yaitu atap berbentuk limasan pacul gowang (sebuah bentukan atap yang lazim ditemui pada rumah-rumah petani di pedesaan)- Sumber: Yulianto Sumalyo, Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia, Gadjah Mada University Press, 1999.

Foto lebih lengkapnya silakan klik disini

3 thoughts on “Kwarasan dan Titik Tolak Perumahan Rakyat

  1. acung jempol untuk karsten yang mengenalkan dan menerapkan konsep “garden city” di Kota Magelang, Malang, Bogor, dsb…

    saya nggak tau yang dilakukan karsten itu sebuah hal yang lebih baik atau lebih buruk. paradigma penataan perumahan yang dulunya berdasarkan suku sehingga muncul kampung arab, kampung pecinan, kampung keling dsb, diubah oleh karsten dengan didasarkan pada tingkatan ekonomi. jadi semacam rumah agak mewah, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana.

    di satu sisi ini adalah perbaikan karena mengacu pada konsep garden city. tapi di sisi lain konsep ini melemahkan sistem kepemimpinan kampung yang didasari ketaatan dan kharisma pemimpin.

    yang jelas, kota2 yang tersentuh tangan dingin karsten sampai saat ini masih menyisakan kerindangan (meski sudah banyak di gusur oleh bangunan komersial)

    bagaimana menurut anda?

  2. Mengenai pelemahan sistem kepemimpinan kampung yang disebabkan perubahan-perubahan fisik maupun non fisik, mau tidak mau harus diakui bahwa itu adalah kebijakan (policy) pemerintah kolonial Belanda. Bahwa perencanaan, perancangan dan pembuatan sarana fisik seperti perumahan rakyat memang dimaksudkan penguasa pada saat itu untuk meng-homogenkan masyarakat, baik dari segi pranata sosial maupun kondisi fisik lingkungannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat-pun memiliki cara tersendiri dengan “kearifan lokal” (local wisdom) yang dimilikinya. Mereka melakukan “perlawanan dan pembangkangan” terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak heran jika pemerintah kolonial saat itu menganggap bahwa masyarakat tengah mengalami “kanker imoralitas”, namun sebenarnya itu adalah sebuah usaha untuk mempertahankan struktur-struktur lama agar tetap hidup.

    Sebagai contoh, bahwa sistem kepemimpinan kampung yang berlandaskan ketaatan dan kharisma pemimpin coba digerus dengan menerapkan sistem kepemimpinan baru yang sesuai dengan garis kebijakan pusat. Di satu sisi masyarakat “menaati” sistem tersebut, namun di sisi lain keberadaan pemimpin kampung (sesepuh, wali nagari ataupun sebutan-sebutan lainnya) ditempatkan dalam struktur informal. Mereka masih sangat berpengaruh dengan seringnya dimintai pendapat dalam berbagai kasus. Tidak jarang pendapat ini justru yang dijadikan acuan.

    Ada beberapa contoh kasus tentang proses “pembangkangan dan penyelewengan” tersebut :
    1. Di Jawa, dulu terdapat beberapa penanggalan yang dipergunakan. Selain penanggalan yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda, berlaku pula penanggalan Islam (dimulai dari Jum’at 16 Juli 622), penganggalan Jawa-Islam berkat pembaruan yang dilakukan Sultan Agung (dimulai dari Jumat 8 Juli 1633), penanggalan Jawa kuno (berpegang pada tahun matahari yang terdiri dari dua belas mangsa, dan digunakan di pedesaan untuk pengaturan pekerjaan di sawah dan ladang) dan penanggalan Cina (yang menghitung tahun sesuai dengan nianhao atau masa pemerintahan kaisar-kaisar dari Dinasti Qing). Sementara di Bali, menerapkan sistem penanggalan kelima (disebut penanggalan Hindhu-Bali, dengan tahun yang terdiri atas 210 hari, dibagi dalam 30 wuku yang masing-masing mencakup 7 hari. (Enc.Ned.Ind edisi pertama, atikel G.P Rouffaer).

    2. Nama kedua belas bulan Indonesia dipinjam langsung dari penamaan bulan di Belanda (Januari, Februari, dst), tetapi nama hari dalam sepekan tetap meminjam istilah Arab (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at, Sabtu), kecuali untuk penyebutan hari Minggu yang didasarkan pada istilah “hari Tuhan” (Domingo). Meskipun penggantian Ahad (hari pertama pekan) dengan Minggu serta kebiasaan beristirahat pada hari itu, baru diterapkan kemudian. Namun hal inipun dalam perkembangannya mengalami pergeseran. Menjelang 1910, Djawa Kanda (sebuah surat kabar di Surakarta) memberi sebuah catatan yang masuk akal tentang kebijakan tersebut. Bahwa mengingat adanya satu hari tenang yang sudah diterima oleh setiap orang, seharusnya lebih wajar jika di Nusantara yang penduduknya mayoritas muslim, hari tenang jatuh pada hari Jum’at bukan Minggu. Hingga akhirnya terjadi “konsesi resmi” terhadap penanggalan-penanggalan “pribadi” tersebut dengan adanya jeda kerja di jam 11 pada hari Jum’at, dan memberi kesempatan kepada umat muslim untuk menunaikan ibadah Jum’at.

    Demikianlah sedikit contoh kecil dari proses “penyesuaian” masyarakat terhadap proses homogenisasi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Bahwa pada akhirnya “kearifan lokal” (local wisdom) masyarakat tetap mendapatkan tempat dan masih terpelihara hingga saat ini. Semoga diskusi ini bisa memberi manfaat. Terima kasih telah bergabung bersama rasanrasan.. Mohon maaf bila ada kesalahan.

  3. lho, yang namanya diskusi itu gak mengenal kata salah….
    jadi gak perlu minta maaf dunk.. hehe

    pemerintah Kolonial Belanda bisa mengalihkan pola bermukim dari yang kesukuan menjadi lebih terbuka, tapi ternyata mereka terbukti tidak mampu mengalihkan kepercayaan ya..

    sampai sekarang kharisma pemimpin masih juga terasa kuat meski dunia sudah “borderless”… lha itu buktinya (Alm) Gus Dur itu.. (hehehe jadi ngawur melebar kemana2)

    thx

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s