Kepemimpinan Tanpa Bendera


0leh : Sri Sultan Hamengkubuwono X
(Gubernur Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta)
dimuat di Jawa Pos, 19 Mei 2008

Jika saat ini ada orang bertanya “Apa salah satu tindakan berani seorang pemimpin pada era seperti sekarang ini?” Saya pasti akan menjawab, “Berani menetang saran penasihatnya!” Sebab, banyak penasihat yang tiba-tiba gamang menghadapi dinamika sosial, politik dan ekonomi yang bergerak fluktuatif seperti sekarang.

Jika ada penasihat yang menyarankan pembubaran kelompok keagamaan, padahal mereka tidak melakukan ajakan bunuh diri, pemaksaan dan kekerasan, saran itu harus ditentang.

Jika ada penasihat yang hanya mendorong impor produk “serealia” (biji-bijian seperti padi, gandum, kedelai, jagung shorgum manis) dan tidak menyarankan gerakan penanaman kembali produk pangan nasional, dia tidak perlu didengar. Jika ada penasihat yang mendorong kenaikan harga BBM tapi tidak menyarankan bahwa ada cara lain yang bisa ditempuh lebih dulu seperti minta potongan utang luar negeri atau penundaan cicilan, sarannya harus ditunda-jika tidak boleh disebut harus ditolak.

Pembalikan Cara Pikir

Saran-saran seperti itu muncul karena ada kecenderungan kita untuk mempunyai ingatan (memori) pendek. Kita mudah lupa bahwa kita adalah bangsa yang multikultur. Tekanan sosial, ekonomi dan politik telah membuat kita gamang, mudah lupa dan malas melakukan sintesis demi tercapainya keseimbangan baru yang sinergis. Karena itu harus ada keberanian untuk melakukan kontestasi terhadap saran-saran tersebut.

Realitas pluralisme Indonesia selayaknya memang menyadarkan seorang pemimpin bahwa eksistensinya tidak didasarkan pada massa golongan dan bendera politik. Dia hadir karena tindakannya, bukan posisinya. Pendeknya, kepemimpinannya adalah tanpa bendera.

Untuk mencapai taraf kepemimpinan tanpa bendera itu, langkah utama yang harus dilakukan adalah keberanian untuk melakukan pembalikan cara pikir.Selama ini kita dikerangkeng oleh pemahaman bahwa Sumpah Palapa dari Mahapatih Gadjah Mada adalah sesuatu yang tanpa cela. Padahal, pemahaman pluralisme seperti itu yang sebenarnya juga berakar dari seloka Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis Mpu Tantular, juga berarti berarti penaklukan wilayah-wilayah otonom yang akhirnya menjelma menjadi nusantara.

Cara pikir pluralisme model Sumpah Palapa itu harus digeser menjadi pemahaman pluralisme model Sumpah Pemuda. Berbeda dari Sumpah Palapa yang merupakan realitas penaklukan wilayah, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1908 adalah penyatuan wilayah atas inisiatif dari bawah. Ada imajinasi yang dibangun dari bawah oleh kaum muda tentang sebuah bangsa yang bersatu dan berdaulat.

Pembalikan cara pikir kedua yang harus dilakukan kepemimpinan nasional tanpa bendera adalah mendayagunakan pluralisme yang dimiliki bangsa dan negara sebagai koordinat paradigma pembangunan. Sejauh ini, paradigma pembangunan hanya bergerak pada variabel ekonomika semata, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi semacam “tujuan suci.” Pemahaman seperti itu harus dibalik, dalam hal ini aspek “keadilan” menjadi titik terpenting pembangunan.

Dalam konteks ini, kearifan lokal menjadi roh dari paradigma pembangunan nasional. Karena itu, otonomi daerah harus didorong secara bersama-sama untuk menjadi lebih baik, sehingga proses pembuatan keputusannya mendekati aspirasi masyarakat.

Pembalikan cara berpikir terakhir adalah seorang pemimpin yang tanpa bendera, tanpa massa golongan, harus mampu membangkitkan optimisme publik tentang perasaan berbangsa (nation). Selama ini, pemimpin hanya dituntut memenuhi kebutuhan rakyat yang bersifat “fisik” (pangan, sandang, papan) dan nonfisik elementer seperti pendidikan dan kesehatan.

Padahal, dalam masyarakat pluralisme seperti Indonesia, pemimpin itu juga dituntut membangkitkan kebanggaan berbangsa (nation building). Dengan demikian, akan muncul negarawan-negarawan di setiap sektor. Ada negarawanpetani, buruh, nelayan, guru, pengusaha dan lain-lain.

Tugas Pemimpin
Adalah tugas kepemimpinan pemanggul pluralisme bangsa untuk secara konsisten melakukan aksi, bukan sekedar mengejar dan mempertahankan posisi. Aksi itu adalah tindakan yang dilandasi prinsip, “Kehilangan harta berarti tak kehilangan apa-apa, kehilangan nyawa berarti kehilangan sebagian, kehilangan kepercayaan berarti kehilangan segala-galanya” (Kelangan saakehe raja-brana ateges ora kelangan apa-apa, kelangan nyawa iku tegese mung kelangan separo, kelangan kapercayan tegese kelangan sakabehe).

Catatan:
Tulisan ini sengaja pengelolan blog tampilkan untuk memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional dengan sedikit penyesuaian.

bagimu negeri…
jiwa raga kami…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s